Di balik keriuhan tawa anak-anak di ruang kelas, ada dedikasi besar para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi fondasi karakter generasi masa depan. Menyadari peran krusial tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang membawa kabar segar yang mendinginkan suasana: rencana pencairan gaji ke-13 khusus bagi para pendidik nonformal ini.
Langkah ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan wujud nyata apresiasi Pemkab Batang terhadap mereka yang selama ini berjuang di garda depan pendidikan anak bangsa.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan, bahwa kesejahteraan guru PAUD tidak pernah luput dari pantauan radar pemerintah daerah. Baginya, peningkatan kesejahteraan adalah cara terbaik untuk menghargai dedikasi para guru.
“Kita sudah terus melakukan peningkatan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD, termasuk tahun ini rencananya kita akan berikan tambahan gaji ke-13 buat mereka,” katanya saat saat menghadiri Halal Bihalal Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) se-Kabupaten Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Senin (20/4/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Soedibyo, memastikan bahwa “kado” lebaran atau tambahan penghasilan ini sedang dalam tahap finalisasi teknis. Pihaknya berhati-hati dalam menyusun aturan main agar bantuan ini tepat sasaran dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Memang itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tinggal kita berhitung terkait besaran angkanya, kemudian aturan mainnya, serta proses pencairannya supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Menanti Perubahan Regulasi Pusat
?Saat ini, terdapat sekitar 700 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh pelosok Batang. Meski menjadi pilar penting, seluruh tenaga pendidiknya masih berstatus nonformal dan belum masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bambang menambahkan, bahwa status kepegawaian para guru ini sangat bergantung pada kebijakan dari Jakarta. Namun, Pemkab Batang siap beradaptasi jika ada celah regulasi yang memungkinkan mereka naik status.
“Kalau PAUD memang tidak ada ASN karena sifatnya non-formal. Untuk ke depan, kemungkinan pengajuan menjadi ASN tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau regulasi berubah, tentu kita akan mengikuti,” tandasnya.
